Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr (HC) H Supian HK, SH, MH didampingi wakilnya dan sejumlah anggota dewan lainnya serta Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan unsur Forkopimda Kalsel saat menemui ribuan massa pengunjuk rasa.(foto : humasdprdkalsel)
Banjarmasin, PORTALBANUA.COM – Ribuan pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan penuhi janjinya mendatangi gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar aksi demo untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat di Rumah Banjar.
Pengunjuk rasa yang terdiri dari pengemudi ojek online (ojol), buruh, masyarakat hingga mahasiswa memadati ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin tepat berada di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel, Senin (1/9/2025).
Aksi ribuan massa yang berlangsung kondusif itu menyampaikan tujuh poin tuntutannya, salah satunya menuntut reformasi DPR RI dan menuntut reformasi Polri.
Pantauan Portalbanua.com di lapangan, ruas jalan di depan Rumah Banjar itu dipadati ribuan massa pendemo dari beberapa elemen masyarakat tersebut dengan membawa banner dan spanduk bertuliskan kritikan kepada DPR RI dan aparat kepolisian.
Aksi demonstrasi ini juga disertai orasi secara bergantian dari orator pengunjuk rasa yang mengkritik kinerja DPR RI dan Polri, meski sempat diguyur hujan deras sebagian pengunjuk rasa ada yang tetap bertahan di depan gedung dewan, namun setelah hujan reda kembali massa memadati lokasi demo.
Ribuan pengunjuk rasa ini juga ditemui Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr (HC) H Supian HK, SH, MH meski dalam kondisi masih perawatan paska operasi ginjal belum lama tadi.
Supian HK turut didampingi wakilnya H Kartoyo, SM dan Muhammad Alpiya Rakhman serta Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan termasuk unsur Forkopimda Kalsel dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalsel.
Aksi demonstrasi di Banjarmasin ini sebagaimana terjadi sejak pekan lalu karena rakyat Indonesia kritik keras adanya tunjangan DPR RI yang nominalnya fantastis, salah satunya tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan dan imbas protes rakyat ini kemudian meluas dan membesar di sejumlah kota di Indonesia hingga berujung tragedi tewasnya ojek online (ojol) Affan Kurniawan tewas dilindas rantis Brimob saat aksi demo di Jakarta pada tanggal
28 Agustus malam.
Berikut tujuh poin tuntutan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan :
1. Menuntut Reformasi DPR : efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta melalukan transparansi penggunaan dana.
2. Menuntut Reformasi Polri : revisi UU Polri dan mengecam segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat serta Kapolri harus bertanggungjawab atas itu. Jika tidak ada komitmen maka Kapolri harus mundur dari jabatannya.
3. Menuntut pengusutan tuntas dan tanggung jawab penuh oleh institusi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
4. Menuntut penolakan Taman Nasional Pegunungan Meratus, monopoli batubara dan konflik agraria sawit dan masyarakat khusunya Kotabaru dan berbagai isu lokal di Provinsi Kalsel.
5. Menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP) dan sementara disisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.
6. Menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak. Mendesak perhatian serius dari pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.
7. Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Supian HK seusai menemui pendemo dan berjanji meneruskan aspirasi mereka kepada wartawan menuturkan pihaknya di dewan sebagai wakil rakyat telah menerima tujuh poin tuntutan dari pengunjuk rasa yang siap kita kawal dan teruskan kepada pemerintah pusat dan DPR RI, karena ini menyangkut kewenangan yang memang ada di pusat.
“Tujuh tuntutan ini kita terima dan sudah saya tandatangani selanjutnya di kawal untuk diteruskan ke pusat,” ujar Supian HK.
Disinggung salah satu poin tuntutan itu adanya penolakan Taman Nasional Pegunungan Meratus, Supian HK menegaskan kalau memang rencana itu nantinya merugikan rakyat, maka saya turut menandatangani sikap penolakan tersebut.
“Kalau itu merugikan rakyat, saya siap mendukung, karena yang menentukan masyarakat Kalsel bukan pemerintah pusat,” tandasnya.
Bahkan politisi senior Golkar inj menyatakan siap mundur jika di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pegunungan Meratus ada aktifitas tambang, maka saya siap mundur, artinya saya tidak bisa mengawasi, asalkan itu bukan aktifitas pertambangan tanpa izin (PETI).
Untuk aspirasi yang kami terima ini, imbuhnya, tentu kita tindaklanjuti dengan menyampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
Sementara itu Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama unsur Forkopimda Kalsel bersyukur penyampaian aspirasi oleh ribuan massa pengunjuk berlangsung aman, lancar dan terkendali hingga berakhirnya unjuk rasa suasana kondusif.
Kepada wartawan, Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan selama berlangsungnya penyampaian aspirasi tidak ada ancaman karena berjalan aman dan kondusif.
Lanjutnya seandainya terjadi hal-hal tak diinginkan, maka pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk memberikan pelayanan rasa aman kepada masyarakat.
“Alhamdullilah, kita bersyukur unjuk rasa berjalan aman dan kondusif,” tutupnya
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Portal Banua di Google News Cek cerita Lainnya