 |
| Dr H Akhmad Murjani Mkes SH MH Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Kalsel |
PORTALBANUA.COM, BANJARMASIN - Dr H Akhmad Murjani Mkes SH MH Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan, antrean panjang hingga dugaan kelangkaan solar subsidi saat ini di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berdampak langsung terhadap sektor logistik, distribusi barang, pelaku UMKM hingga usaha jasa boga.
Baca Juga: Perjuangkan Permasalah Pendidikan di Unjuk Rasa DPRD Kalsel, Ini Suara BEM se-Kalsel
“Efek dominonya sudah sangat terasa. Bukan hanya pengusaha angkutan, tetapi UMKM, usaha jasa boga, hingga pengusaha lainnya juga ikut terdampak karena biaya operasional meningkat,” ujar Murjani, dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
Ia menyebut, sulitnya mendapatkan solar subsidi di SPBU di Kalsel membuat biaya transportasi melonjak.
Kondisi itu memaksa distributor menaikkan harga jual barang demi menutup biaya operasional agar usaha mereka tetap berjalan.
“Kalau distributor tidak menaikkan harga, mereka bisa gulung tikar. Akhirnya harga barang di tingkat konsumen ikut naik dan ini memicu inflasi,” jelasnya.
Baca Juga: Perjuangkan Permasalah Pendidikan di Unjuk Rasa DPRD Kalsel, Ini Suara BEM se-Kalsel
Menurutnya, kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak paling merasakan dampaknya.
Sebab di tengah harga kebutuhan yang terus naik, daya beli masyarakat justru melemah.
Ia juga menyoroti ketergantungan sektor transportasi terhadap BBM solar, terutama sopir truk angkutan darat, armada laut hingga kendaraan distribusi lainnya.
“Tidak bisa dipungkiri para sopir angkutan sangat bergantung pada solar subsidi. Kalau distribusi BBM terganggu maka rantai distribusi barang juga ikut terganggu,” katanya.
Baca Juga: Perjuangkan Permasalah Pendidikan di Unjuk Rasa DPRD Kalsel, Ini Suara BEM se-Kalsel
Dalam kesempatan itu, Murjani mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan yang telah melakukan tindakan terhadap oknum premanisme di kawasan SPBU.
Namun ia berharap penindakan tidak berhenti sampai di situ saja dan juga menyasar para pengepul, penimbun BBM hingga mafia solar beserta pihak-pihak yang diduga menjadi backing mereka.
“Kita apresiasi kepolisian yang sudah bergerak. Tetapi pengawasan dan penindakan harus dilakukan terus menerus secara kontinyu,” tegasnya.
Baca Juga: Perjuangkan Permasalah Pendidikan di Unjuk Rasa DPRD Kalsel, Ini Suara BEM se-Kalsel
Advokat KAI Kalsel ini mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) segera membentuk Satgas Penanganan BBM di daerah tersebut.
Satgas itu, sambung Murjani, dapat melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI hingga pihak terkait lainnya agar pengawasan distribusi solar subsidi lebih maksimal.
“Kami berharap konsumen bisa mendapatkan solar subsidi dengan aman dan nyaman. Begitu juga pengusaha SPBU agar situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Selain aparat dan pemerintah, Murjani juga meminta masyarakat ikut melakukan pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya tepat sasaran.
Baca Juga: Perjuangkan Permasalah Pendidikan di Unjuk Rasa DPRD Kalsel, Ini Suara BEM se-Kalsel
“Jangan sampai akibat susahnya mendapatkan solar subsidi, masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal yang jadi korban,” imbuh advokat senior ini. (tim/adh)