Ketua TAPD Provinsi Kalsel H Muhammad Syarifuddin (kiri) didampingi Wakil Ketua Banggar(Badan Anggaran) DPRD Provinsi Kalsel H Kartoyo saat dikonfirmasi wartawan usai rapat anggaran.(foto : sophan)
PORTALBANUA.COM,-Banjarmasin, – Pendapatan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Murni Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026 mendatang di era kepemimpinan Gubernur Kalsel H Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman sementara ini mengalami penurunan drastis dibandingkan pendapatan di tahun 2025.
Dari proyeksi untuk Pendapatan di tahun 2026 ternyata hanya sebesar Rp7.241.508.398.464, kondisi ini jauh dibandingkan Pendapatan di tahun 2025 sebesar Rp10 triliun lebih.
Menurunnya proyeksi pendapatan di RABPD Murni 2026 itu disampaikan Langsung oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel, yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, H Muhammad Syarifudin.
Penyampaian proyeksi pendapatan itu oleh TAPD Kalsel saat rapat pembahasan RAPBD Kalsel Murni 2026 bersama sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Kamis malam (25/9/2025).
Rapat anggaran tersebut dipimpin Wakil Ketua Banggar DPRD Provinsi Kalsel H Kartoyo.
Ketua TAPD Kalsel Muhammad Syarifuddin dikesempatan itu menyampaikan pada kesepakatan bersama pada bulan Juli 2025 lalu, semula RAPBD Kalsel Murni 2026 diplot sebesar Rp9.421.144.138.464, namun setelah keluarnya Surat Menteri Keuangan Nomor : S-62/PK/2025, untuk Pendapatan Transfer Pusat yang semula Rp4.789.808.853.000, ternyata berkurang menjadi hanya Rp2.610.173.113.000 atau minus 40,47 persen.
“Kesepakatan bulan Juli 2025, kita memang Rp9 triliun lebih, tapi ada surat Menteri Keuangan menurunkan pendapatan transper hampir separuh, sehingga turun jadi Rp7 triliun sekian,” sebut Muhammad Syarifudin.
Dari penyampaian Ketua TAPD Kalsel Muhammad Syarifuddin, itu kemudian di respon beragam oleh sejumlah anggota Banggar DPRD Kalsel yang berhadir, salah satunya Husnul dari Fraksi Gerindra Kalsel.
Dikesempatan itu Husnul menginginkan pada rapat lanjutan, agar item rancangan belanja pembangunan dibahas secara detail agar nantinya benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat di Banua.
Sedangkan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dari Fraksi Golkar mempertanyakan beberapa item pemasukan, salah satunya potensi Pendapatan Daerah pada BUMD dan lainnya.
Ketua TAPD Kalsel Muhammad Syarifuddin saat dikonfirmasi wartawan terjadinya penurunan pendapatan di RAPBD Murni 2026 apakah bakal berdampak pada proyek-proyek yang kemungkinan tidak bisa dibiayai menyatakan pihaknya akan melihat prioritas dan sebagainya.
“Yang jelas belanja pegawai kita aman,” Pungkasnya
Namun Sekda Kalsel ini menepis kekhawatiran proyek-proyek bakalan tidak aman dampak terjadinya penurunan pendapatan tersebut.
“Semua aman, sama-sama lah kita, insyaallah mampu saja. Karena ini masih ada peluang berubah dan pendapatan daerah kita itu mampu,” terangnya.
Sementara Wakil Ketua Banggar DPRD Provinsi Kalsel Kartoyo menyikapi proyeksi keuangan tersebut menegaskan pihaknya akan menyisir kembali mana saja proyek-proyek yang prioritas dan tidak prioritas.
“Kita semuanya prioritas ya, tapi yang kurang prioritas akan dievaluasi,” pungkas Kartoyo.
Politisi Nasdem ini juga menyatakan pasti ada program proyek yang akan dikurangi, namun ditegaskannya RAPBD itu sifatnya tahun berjalan dan dimungkinkan pemerintah akan melakukan lobi-lobi ke pusat.
“Jadi ini masih ada peluang,” pungkasnya.
Mengutip data yang disampaikan TAPD Kalsel Muhammad Syarifuddin untuk Belanja RAPBD Kalsel Murni 2026 diproyeksi senilai Rp10.917.378.464.
Dan sebagai pembanding pada APBD Kalsel Murni Tahun Anggaran 2025, untuk Pendapatan sebesar Rp10.031.897.562.453 dengan Perubahan/September 2025 sebesar Rp10.521.052.402.604.
Kemudian untuk Belanja di APBD Kalsel Murni 2025 sebesar Rp11.728.295.956.102 dengan Perubahan/September 2025 sebesar Rp13.405.838.896.178.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi/adh