Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Kartoyo SM.(foto : sophan )
Banjarmasin, PORTALBANUA.COM – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang turut terdampak adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar Rp2,1 triliun lebih.
Pasalnya, sekretariat dewan sama seperti SKPD lainnya harus melakukan efisiensi anggaran dari total pagu anggaran di RAPBD Kalsel Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp278 miliar bakal dipangkas sekitar Rp54 miliar.
Rencana dipangkasnya anggaran setwan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Kartoyo SM usai memimpin rapat internal di Komisi I bersama Badan Anggaran (Banggar) dan jajaran Setwan Kalsel di Banjarmasin pada Rabu (22/10/2025).
“Rapat hari ini kita melakukan efisiensi sampai Rp54 miliar dari total anggaran di sekretariat dewan Rp278 miliar,” sebut Kartoyo.
Efisiensi itu, ujar Kartoyo semuanya menyeluruh, baik itu anggaran yang ada di sekretariat dewan maupun anggaran kegiatan kedewanan bagi anggota dewan.
Disinggung ada perbedaan angka saat rapat Banggar bersama TAPD Provinsi Kalsel pada Senin (20/10/2025) disebutkan sekitar Rp60 miliar lebih.
Menurut Kartoyo, perbedaan itu karena semua fostur anggaran dilakukan efisiensi, namun untuk efisiensi ini dilakukan keduanya, baik itu di setwan maupun kedewanan.
Meski sudah direncanakan pemangkasan anggaran sekitar Rp54 miliar, politisi Nasdem ini tak merinci item-item kegiatan kedewanan apa saja yang bersedia dipangkas.
Disebutkan Kartoyo karena hitung-hitungannya masih gelondongan dan ini dibahas hanya di internal dewan, sebab kembali akan digelar rapat pembahasan efisiensi anggaran ini bersama Banggar dan SKPD lainnya.
“Kamis (23/10/2025) kembali digelar rapat membahas anggaran bersama SKPD,” tukasnya.
Disinggung kemungkinan bakal ada penolakan pemangkasan anggaran kegiatan kedewanan.
Menurut Kartoyo itu cendrung ke dinamika masing-masing, karena fraksi punya pendapat, sedangkan kita tidak bisa interpensi ke situ.
Kita hari ini perlu efisiensi anggaran dan bagaimana kita berupaya lebih meningkatkan pendapatan asli daerah,” ucapnya.
Kartoyo menegaskan dengan kondisi saat ini kita betul-betul diuji, apakah programnya bermanfaat untuk masyarakat dan kita juga harus meningkatkan pendapatan daerah.
“Kondisi pemerintah daerah saat ini berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan yang ada,” tukasnya.
Karena itu Kartoyo mencontohkan, salah satunya ada dana di Ambapers yang tidak bisa dipakai, maka bisa kita usahakan untuk bisa meningkatan pendapatan daerah.
Sophan S/adh
Follow Portal Banua di Google News Cek Berita Lainnya.