Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran SKPD dipertanyakan
Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr (HC) H Supian HK, SH, MH didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel HM Alpiya Rahman, anggota Banggar Adrizal dan Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Kalsel dr Ariadi Noor saat menyampaikan keterangan terkait besarnya pagu anggaran BPKAD Kalsel di RAPBD 2026 sebesar satu triliun lebih.(foto : ist)
Banjarmasin, PORTALBANUA.COM. Efisiensi dan rasionalisasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026 dampak berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, akhirnya disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel dan Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Provinsi Kalsel memangkas sebesar 50 persen semua usulan dana dari 119 daftar SKPD/Badan/UPT dan lain dilingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.
Meski ada kesepakatan antara TAPD dan Banggar, namun ada yang mencengangkan ditengah semangat efisiensi dan rasionalisasi anggaran, yakni Daftar Usulan Pagu Belanja milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Kalsel yang nominalnya sangat fantastis jika di banding SKPD lainnya di provinsi.
Untuk diketahui berdasarkan Daftar Usulan Pagu Belanja BPKAD Kalsel, tercatat usulan semula Rp2.359.020.718.164. kemudian dirasionalisasi atau dipangkas senilai Rp686.167.073.164 menjadi Rp1.672.853.645.819.
Dan nilai ini dikurangi gaji dilingkungan BPKAD Kalsel, yakni PNS+PPK untuk 12 bulan senilai Rp422.348.248.503 dan juga dikurangi gaji tekon senilai Rp4.097.500.000.
Sehingga pagu BPKAD Kalsel di RAPBD 2026 sesudah rasionalisasi sebesar Rp1.048.063.901.670.
Karena sangat besarnya angka pagu anggaran BPKAD Kalsel ini tercatat satu triliun lebih, tentunya menjadi perhatian sekaligus sorotan para awak media yang sehari-hari bertugas di Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, sebabnya bila dibandingkan pagu anggaran SKPD lainnya, seperti di sekretariat dewan yang ratusan miliar, tapi banyak di pangkas.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr (HC) H Supian HK, SH, MH saat jeda memimpin pembahasan Belanja 2026 pada Kamis (24/10/2025) sempat terperanjat saat diperlihatkan nominal yang fantastis di pagu anggaran BPKAD Kalsel.
Hingga kemudian Supian HK langsung mendiskusikannya ke beberapa anggota Banggar lainnya yang hadir, termasuk Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kalsel Adya Ferina yang juga hadir hari itu.
Didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel HM Alpiya Rahman, anggota Banggar Adrizal dan Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Kalsel, dr Ariadi Noor,
Supian HK usai rapat menerangkan adanya angka dana super besar tersebut.
Politisi senior Golkar ini menyampaikan, setelah ditanyakan ke Kabid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kalsel Adya Ferina, ternyata ada salah input, semestinya empat bulan, dana yang diatas itu totalnya dibawah.
Saat ditanya lagi apakah jumlah angka itu benar atau salah? Supian HK menyatakan benar saja jumlahnya sebanyak itu yang tertera dalam pagu anggaran BPKAD Kalsel.
“Itu penghitungan benar, tapi pengertian item-itemnya saja tidak dibacakannya. Item itu mestinya masuk dengan yang total 1 triliun lebih itu termasuk dana DPRD,” jelas Supian HK.
Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rakhman, pola penyusunan keuangan kita saat ini mirip-mirip di Kementerian Keuangan RI.
“Artinya siapa daerah yang rajin menjuluk buah silahkan mengajukan,” timpalnya.
Terpisah, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kalsel Adya Ferina saat diminta rincian penggunaan dana satu triliun lebih itu justru memberikan keterangan berbeda.
Melalui keterangannya di WhatAps-nya, Adya Ferina menulis bahwa nilai dana satu triliun lebih ini untuk Belanja Bagi Hasil, BTT, Bantuan Keuangan dan Belanja Sub Kegiatan Tusi.
“Karena masih RAPBD dan belum ditetapkan masih bisa berubah,” tulis Adya Ferina di WhatAps-nya
Sophan S/adh/tim
Follow Portal Banua di Google News Cek Berita Lainnya.